Bawaslu Purworejo Melaunching Tiga Desa Anti Politik Uang

Purworejo-Tiga Desa Anti Politik Uang di Kabupaten Purworejo telah dilaunching. Launching dilaksanakan di halaman Kantor Balai Desa Sukoharjo, Kecamatan Kutoarjo, Purworejo, Sabtu malam 9/11/2019.

Launching Desa Anti Politik Uang ini ditandai dengan penadatanganan MoU antara Bawaslu Purworejo dengan pihak kepala desa/kelurahan. Setelah itu secara simbolis Wakil Bupati Purworejo memukul gong sebagai tanda telah dibentuknya Desa Anti Politik Uang.

Ketua Bawaslu Purworejo Nur Kholiq SH SThI MKn mengatakan, launching tersebut merupakan ikhtiar Bawaslu mengembangkan pengawasan partisipatif. "Partisipatif dimaknai sebagai pelibatan masyarakat dalam pelaksanaan pemilu," katanya.

Menurutnya rakyat harus diposisikan sebagai pemilik hajat Pemilu. "Masyarakat itulah yang sesungguhnya perlu mengawal pelaksanaan pemilu," katanya.

Ada tiga desa yang dilaunching sebagai desa anti politik uang. Yakni Desa Sukoharjo Kutoarjo, Desa Hargorojo Bagelen, dan Kampung Brengkelan Kelurahan Purworejo. Sedangkan Desa Kaliurip merupakan wilayah yang pertama kali dideklarasikan sebagai desa anti politik uang.

Elemen masyarakat yang terlibat kata Kholiq sudah berikan pembinaan dan sosialisasi. "Sehingga puncaknya malam ini sebagai launching desa anti politik uang," kata Kholiq.

Ada berbagai elemen yang dilibatkan dalam pengawasan. Yakni Tokoh lintas agama, kelompok tani, kelompok perempuan, hingga pemuda. "Harapan besar yang ingin diwujudkan adalah bagaimana nilai nilai demokrasi dan politik yang bersih bisa terwujud di Kabupaten Purworejo," kata Kholiq.

Wakil Bupati Purworejo, Yuli Hastuti SH mengatakan desa anti politik uang dinilai relevan dan dapat menjadi embrio bagi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan kedewasaan berpolitik. Selain itu, desa anti politik uang mampu membentuk komunitas anti politik uang dalam level yang lebih luas dan mengurangi tempat praktik politik uang.

Yuli mengatakan berbagai pihak terkait termasuk pemerintah sudah berupaya untuk melawan politik uang. "Peningkatan kedewasaan politik masyarakat melalui bentuk pendidikan politik, penyadaran, dan sosialisasi terus dilakukan," kata Yuli.

Namun katanya sikap pragmatisme sebagian masyarakat serta perilaku elit politik masih cenderung menghalalkan segala cara. "Hal itu membuat praktik politik uang tetap tumbuh subur ditengah proses demokrasi," katanya.

Wakil Bupati Purworejo Yuli Hastuti, SH memukul gong sebagai simbol dibentuknya Desa Anti Politik Uang

Hadir dalam acara tersebut Forkopimcam Kutoarjo dan ratusan masyarakat desa setempat. Hadir pada kegiatan launching Kepala Desa Hargorojo, Kepala Desa Kaliurip, Kepala Kelurahan Purworejo dan Ketua RW di Kampung Brengkelan.

"Semua akan terwujud jika masyarakat turut berperan dalam pengawasan. Sehingga dalam pelaksanaan Pilkada 2020 nanti dapat membantu dalam mengawasi Pilkada," kata Kholiq.

Pemilu kepala daerah ini dapat bersinergi dengan bawaslu untuk bersama-sama mendorong pemilu yang berintegritas dan bermartabat.

Kepala Desa Sukoharjo Saputro mengatakan semua jenis pemilihan pemimpin di Desa Sukoharjo tidak bisa dipengaruhi oleh uang. "Masyarakat di Sukoharjo ini tidak dapat dipengaruhi oleh politik uang," katanya.

Ia juga berterimakasih kepada Bawaslu Purworejo yang telah memberikan pembinaan dan pendidikan politik terkait anti politik uang.

Kepala Kelurahan Purworejo Adi Pawoko, saat ditemui Humas Bawaslu Purworejo dibentuknya Kampung Anti Politik Uang membantu pemerintah dalam mewujudkan pemilu yang bersih. "Setelah di launching harapannya ada tindak lanjut untuk menolak politik uang," katanya.

Launching Desa Anti Politik Uang berlangsung meriah. Karang Taruna Sri Asri Sejati menampilkan pentas seni sebagai rangkaian acara launching. Ibu-ibu hingga anak PAUD turut tampil dalam kesenian.

Diakhir acara pemuda karang taruna menampilkan sebuah drama kolosal yang mengangkat cerita "Politik Uang". Setelah itu penampilan juga ditampilkan pagelaran wayang saka dari Desa Sukoharjo Kecamatan Kutoarjo.

Humas Bawaslu Purworejo