Politik Uang Ancam Masa Depan Demokrasi

PURWOREJO- Maraknya praktik politik uang dalam setiap hajatan Pemilu dinilai mengancam masa depan demokrasi Indonesia. Masyarakat tak lagi objektif dalam memilih calon pemimpin lantaran dipengaruhi oleh nilai rupiah yang diberikan tim sukses.

Hal itu disampaikan Koordinator Divisi Hukum Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Purworejo, Rinto Hariyadi saat berdiskusi dengan puluhan masyarakat Brengkelan, Kelurahan Purworejo di lapangan tenis Brengkelan, kemarin.

Diskusi tersebut dilaksanakan Bawaslu Purworejo dalam rangka mengedukasi masyarakat agar berani menolak praktik politik uang. Pada kesempatan itu warga Brengkelan berkomitmen untuk menjadikan wilayah tersebut sebagai kampung anti politik uang.

Rinto mengatakan, maraknya praktik politik uang dipengaruhi banyak faktor. Salah satunya disebabkan lemahnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya yang ditimbulkan praktik politik uang. Politik uang menjadi embrio munculnya tindak kejahatan korupsi oleh para pemimpin rakyat.

Mahalnya biaya politik yang digunakankan para kontestan Pemilu, sebagai akibat tindakan bagi-bagi uang saat kampanye, menyebabkan para wakil rakyat berlomba-lomba mengembalikan modal yang telah dikeluarkan. Salah satunya dengan cara korupsi. "Inilah risiko jika politik uang terus dilanggengkan. Uang rakyat akan terus dirampok dan laju pembangunan negara akan terganggu. Tentu ini tidak kita inginkan bukan?" kata Rinto.

Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Purworejo, Ali Yafie menambahkan, perlu ada gerakan nyata dari rakyat untuk melawan praktik politik uang, salah satunya dengan membentuk kampung anti politik uang. Masyarakat perlu membangun komitmen bersama-sama untuk menjaga kualitas Pemilu demi terpilihnya pemimpin yang ideal dan pada akhirnya membawa kesejahteraan rakyat.

"Maka praktik politik uang harus kita lawan. Kalau bukan mulai sekarang, kapan lagi. Kalau bukan kita, siapa lagi," ujarnya.

Humas Bawaslu Purworejo