Tindak Lanjut MoU: Bawaslu dan PPDI Purworejo Merawat Demokrasi Bermatabat dari Desa
|
PURWOREJO - Bawaslu Purworejo menggelar kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif bertajuk Bawaslu Mengajar di Ruang Sidang Nurhadi Kantor Bawaslu Purworejo, Senin (16/11/2026). Mengusung tema “Pengawasan Partisipatif Untuk Mewujudkan Pemilu Bermartabat”, agenda ini menghadirkan ketua dan perwakilan jajaran pengurus Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Purworejo sebagai peserta.
Anggota Bawaslu Purworejo, Siti Dangiatus Sholikah, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan langkah konkret tindak lanjut dari nota kesepahaman (MoU) yang telah disepakati kedua belah pihak pada Maret 2026 lalu.
“Kegiatan ini adalah bagian dari implementasi MoU pengawasan partisipatif antara Bawaslu Purworejo dan PPDI Purworejo. Komitmen dalam MoU tersebut adalah melibatkan PPDI dalam forum pengawasan partisipatif guna menyukseskan perhelatan pemilihan umum,” ujar perempuan yang akrab disapa Ida tersebut.
Ida menegaskan, pengawasan partisipatif bertujuan merangkul seluruh elemen masyarakat agar aktif mengawal setiap tahapan Pemilu 2029 mendatang. Menurutnya, perangkat desa merupakan garda terdepan dalam pelayanan administrasi serta interaksi sosial di tingkat desa.
"Kami berharap melalui kerja sama ini, rekan-rekan PPDI dapat membantu menyebarluaskan serta mengedukasi masyarakat luas mengenai pentingnya pengawasan partisipatif," tambahnya.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Purworejo, Purnomosidi, mengingatkan pentingnya posisi perangkat desa sebagai salah satu pihak yang wajib menjaga netralitas selama penyelenggaraan pemilu. Ia menegaskan, sebagaimana diatur dalam Pasal 51 Undang-Undang Desa, perangkat desa dilarang keras menjadi pengurus partai politik maupun terlibat dalam kegiatan kampanye pemilu dan pemilihan.
“Kewajiban menjaga netralitas ini justru harus menjadi pendorong bagi perangkat desa untuk tampil sebagai agen demokrasi yang berintegritas dan bermartabat. Terlebih lagi, perangkat desa umumnya menjadi role model atau panutan di lingkungannya masing-masing,” tegas Purnomosidi.
Lebih lanjut, Purnomosidi menilai perangkat desa memiliki pemahaman yang mendalam terhadap dinamika sosial, ekonomi, dan politik di wilayahnya. Keunggulan tersebut dinilai krusial dalam memetakan serta mengantisipasi potensi pelanggaran seperti politik uang dan penyebaran hoaks.
"Keterlibatan aktif perangkat desa sangat penting untuk menutupi keterbatasan jumlah personel pengawas pemilu yang tidak mungkin menjangkau seluruh pelosok wilayah secara bersamaan," pungkasnya.
Penulis: Desitasari | Editor: Gumido WR
Humas Bawaslu Purworejo