Tolak Politisasi Tempat Ibadah dan Berita Bohong

Purworejo – Ratusan takmir masjid di Kabupaten Purworejo diajak menolak politisasi tempat ibadah dan menangkal berita bohong atau hoax. Khususnya  untuk menghadapi tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 di Kabupaten Purworejo.

Pada Kamis 19/12/2019, di Ballroom Hotel Plaza, Bawaslu Kabupaten Purworejo menyelenggarakan Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif yang melibatkan perwakilan takmir masjid untuk menyukseskan pelaksanaan Pilkada tahun 2020. Harapannya takmir masjid dapat berperan aktif mengawasi tempat ibadah yang berindikasi untuk tempat kampanye.

Hal itu disampaikan Ketua Bawaslu Purworejo Nur Kholiq, SH SThI MKn saat membuka acara. Kholiq mengatakan tempat ibadah sangat rawan digunakan untuk kampanye. “Maka tokoh agama dilingkungan bawah perlu bersinergi bersama untuk mengawasi kampanye selama Pilkada,” kata Kholiq.

Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Jawa Tengah, Amir Machmud N.S, mengatakan untuk menangkal berita bohong maka perlu kesadaran pengawasan bersama oleh Bawaslu Purworejo, masyarakat, dan media. “Ketiga elemen tersebut untuk saling bersinergi memberikan kesadaran bersama dalam pengawasan,” kata Amir saat memaparkan materi.

Di hadapan para takmir masjid, Amir mengatakan untuk menangkal berita bohong tersebut perlu sebuah gerakan literasi tiada henti kepada masyarakat. “Masyarakat diajak untuk menumbuhkan kesadaran agar tidak mudah terpengaruh terhadap berita yang masih meragukan,”katanya.

Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Purworejo H Muslikhin Madiani, SAg MSi menyampaikan materi kepada takmir masjid dalam acara sosialisasi.

Pada kesempatan itu, dikatakan bahwa masyarakat perlu menerapkan budaya verifikasi terkait informasi yang diterima. "Demikian pula dalam mengangkat temuan kasus-kasus politik uang dalam dinamika sebuah kontestasi politik." jelas Amir.

Masyarakat perlu diberikan literasi tiada henti untuk menangkal berita bohong. Produk terpenting literasi menurut Amir yakni dengan bijak dalam bermedia sosial. "Jangan mudah menyebarkan informasi yang meragukan. Tanyakan dulu kebenaran informasi itu sehingga tidak membuat gelisah dikalangan masyarakat," katanya.

Sementara itu Ketua Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Purworejo H Muslikhin Madiani, SAg MSi mengatakan menghadapi Pilkada nanti para takmir perlu memastikan bahwa masjid tetap berfungsi sebagai tempat ibadah. "Silahkan dicermati agar tidak ada gerakan yang memanfaatkan masjid dan jamaah untuk kepentingan politik," kata Muslikhin.

Menurutnya, ada persatuan yang terbelah ketika tempat ibadah digunakan sebagai tempat berpolitik. "Tentunya kekhusyukan beribadah para jamaah juga berkurang, "katanya.

Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Ali Yafie SSy memberikan materi terkait persiapan Bawaslu Purworejo menghadapi Pilkada 2020

Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Ali Yafie SSy mengajak takmir masjid saling berkoordinasi dengan jajaran pengawas di tingkat kecamatan. “Ada pengawas kecamatan yang bisa diajak berkoordinasi untuk mengawasi politisasi tempat ibadah,” kata Ali.

Ali mengatakan tantangannya yakni apakah takmir masjid mau melaporkan dugaan pelanggaran politisasi tempat ibadah. “Maka Bawaslu Purworejo mengajak para takmir masjid ini untuk kerjasama dalam mengawasi tahapan kampanye,” kata Ali.

Humas Bawaslu Purworejo