Bawaslu Dorong Kesadaran Politik Masyarakat

PURWOREJO – Ketua Bawaslu Purworejo Purnomosidi, mendorong pentingnya kesadaran politik berdemokrasi di lingkungan masyarakat. Menurutnya, bahwa politik tidak boleh dipahami sebatas aktivitas lima tahunan saat Pemilu. Secara substansi politik adalah kesadaran masyarakat dalam kehidupan sehari-hari untuk memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara.

Hal itu mengemuka saat pembukaan acara Rapat Fasilitasi Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan yang diselenggarakan Bawaslu Kabupaten Purworejo. Kegiatan berlangsung pada Sabtu 13 September 2025 di Ruang Arahiwang Kompleks Setda Pemerintah Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah.

Lebih lanjut ditegaskan, setiap warga negara wajib mengetahui hak dan kewajiban dalam berdemokrasi agar dapat ikut mencerdaskan orang lain. "Dengan kesadaran politik yang kuat, masyarakat diharapkan tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang dapat memecah belah, sekaligus mampu menjaga kualitas demokrasi tetap sehat," katanya.

Kegiatan tersebut menghadirkan tiga narasumber yakni Anggota DPR RI Komisi II Aziz Subekti, M.T., Anggota KPU RI Yulianto Sudrajat, S.Kom., M.I.Kom., dan Direktur Jimly School of Law and Government Muh Muslih, S.H., M.H., CLA.

Sementara itu menurut Azis Subekti, Bawaslu adalah mitra kerja strategis, berbagi tanggung jawab yang sama-sama menjaga marwah demokrasi Indonesia dengan memperkuat pengawasan pemilu.”Bawaslu bukan sebagai pelengkap tetapi sebagai pilar dalam penyelenggara pemilu,” kata anggota parlemen Dapil VI Jateng.

Azis berpesan, Bawaslu tetap harus bergerak untuk memperbaiki diri. Pada saat tidak ada tahapan ini, Bawaslu diminta meningkatkan kapasitas dan integritas SDM pengawas.

“Kapasitas SDM perlu dikembangkan dengan terus membaiki diri dengan belajar. Karena demokrasi yang sehat memerlukan sikap adaptif terhadap perubahan, dan berani berinovasi,” katanya.

Kegiatan itu diikuti oleh 50 peserta dari berbagai perwakilan masyarakat. Diantaranya dari perwakilan organisasi masyarakat, partai politik, pegiat media, akademisi, hingga pemantau pemilu.