Lompat ke isi utama

Berita

Bawaslu Mengajar Bersama Prasojo, Menumbuhkan Budaya Demokrasi Jujur dari Lingkungan Terdekat

Foto Diskusi

Sekretaris Desa Pepe, Subur Pujiono menyampaikan pengalaman saat Pemilu 2024 yang lalu yang disampaikan pada forum Bawaslu Mengajar bersama dengan Prasojo Kabupaten Purworejo di Ruang Sidang Nurhadi Bawaslu Kabupaten Purworejo pada Rabu, 18 November 2026. (Foto: Humas Bawaslu Purworejo)

PURWOREJO - Bawaslu Kabupaten Purworejo kembali menggelar kegiatan edukasi politik dan sosialisasi pengawasan partisipatif bertajuk Bawaslu Mengajar di Ruang Sidang Nurhadi Kantor Bawaslu Kabupaten Purworejo, Rabu (18/11/2026). Mengusung tema “Pengawasan Partisipatif untuk Mewujudkan Pemilu yang Bermartabat”, agenda ini dihadiri oleh Ketua beserta jajaran pengurus dan anggota Prasojo Kabupaten Purworejo. 

Anggota Bawaslu Kabupaten Purworejo, Siti Dangiatus Solikhah, menjelaskan bahwa pertemuan ini merupakan wujud tindak lanjut konkret dari Nota Kesepahaman (MoU) yang telah disepakati antara Bawaslu dan Prasojo. Melalui program Bawaslu Mengajar, kedua lembaga terus memperkuat sinergi untuk membangun kesadaran demokrasi hingga ke tingkat akar rumput. 

“Meskipun saat ini berada pada masa non-tahapan Pemilu, Bawaslu tetap menjalankan fungsi pendidikan politik dan penguatan demokrasi dengan pendekatan dari luar ke dalam. Prasojo memiliki peran strategis karena bersentuhan langsung dengan kondisi serta dinamika masyarakat di tingkat bawah,” ujarnya dalam sambutan pembukaan. 

Ia berharap para sekretaris desa dapat membawa pulang pembelajaran dari forum ini dan berperan aktif sebagai agen demokrasi di lingkungan kerja maupun masyarakat luas. 

Sementara itu, Ketua Bawaslu Kabupaten Purworejo, Purnomosidi, memaparkan bahwa luasnya wilayah pengawasan dan banyaknya jumlah pemilih di Kabupaten Purworejo tidak sebanding dengan keterbatasan jumlah personel pengawas pemilu. Oleh karena itu, keterlibatan aktif perangkat desa dan masyarakat sangat dibutuhkan untuk mendeteksi serta mencegah potensi pelanggaran sejak dini, seperti praktik politik uang dan penyebaran hoaks. 

Purnomosidi juga mengingatkan kembali ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta perubahannya terkait larangan bagi perangkat desa untuk menjadi pengurus partai politik maupun terlibat dalam kampanye. Ia menekankan bahwa netralitas harus dijaga secara menyeluruh, baik dalam pelayanan publik, interaksi sosial, maupun aktivitas di ruang digital. 

“Prasojo diharapkan menjadi panglima moralitas dan teladan demokrasi di Kabupaten Purworejo. Masyarakat juga perlu terus diedukasi bahwa bantuan pemerintah sejatinya bersumber dari uang rakyat, sehingga tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan politik praktis,” tegas Purnomosidi. 

Di sisi lain, Ketua Prasojo Kabupaten Purworejo, Anjas, menyambut baik kegiatan perdana pasca-penandatanganan kerja sama tersebut sebagai langkah awal menyongsong pengawasan Pemilu 2029. Dalam sesi diskusi yang berlangsung interaktif, para peserta turut menyampaikan berbagai dinamika di lapangan, mulai dari dilema pembangunan desa, upaya mengubah stigma politik uang di masyarakat, hingga pentingnya keteladanan netralitas pimpinan desa agar masyarakat berani mengawal proses demokrasi secara jujur dan adil. 

 

Penulis: M Noorzy | Editor: Gumido WR
Humas Bawaslu Purworejo