Kolaborasi Bawaslu dan Komisi II DPR RI Perkuat Sinergi Pengawasan Pemilu Partisipatif Generasi Muda

PURWOREJO – Bawaslu RI bekerja sama dengan Komisi II DPR RI kembali menggelar kegiatan Sosialisasi dan Penguatan Pengawasan Partisipatif dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Kabupaten Purworejo pada Selasa (27/10/2026) di Desa Klepu Kecamatan Butuh, Purworejo. Agenda kolaboratif ini kali kedua diselenggarakan di Purworejo setelah sebelumnya juga diselenggarakan di wilayah Kecamatan Pituruh. 

Hal itu disampaikan Ketua Bawaslu Kabupaten Purworejo Purnomosidi yang hadir langsung dalam kegiatan tersebut. "Kegiatan soswatif tersebut menghadirkan perwakilan tokoh masyarakat, khususnya generasi muda, diberikan edukasi tentang pengawasan pemilu partisipatif agar dalam mengawal seluruh tahapan dan proses demokrasi dimasa mendatang," jelasnya.

Purnomosidi menyampaikan rasa bangga dan optimismenya melihat antusiasme peserta yang didominasi anak muda. "Generasi muda memiliki semangat yang lebih aktif, progresif, serta berpikiran maju dalam menyikapi isu-isu kebangsaan. Peserta yang hadir di sini merupakan orang-orang pilihan yang menyimpan harapan besar untuk menjadi pengawas partisipatif," ujar Purnomosidi. Ia juga mengingatkan pentingnya peran pemuda dalam menjaga bangsa, membela rakyat kecil, serta mengimbau mereka untuk bijak menggunakan hak pilih di TPS.

Apresiasi senada disampaikan Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Sosiawan, yang menilai keterlibatan pemuda sangat vital dalam mengubah cara pandang demokrasi di masa depan. "Rakyat memegang kedaulatan penuh dalam menentukan arah kepemimpinan, sehingga masyarakat dituntut menjadi pemilih yang cerdas dan berkualitas dengan selalu mencermati rekam jejak calon," tegas Sosiawan. 

Hadir sebagai narasumber, Anggota Komisi II DPR RI Dapil Jawa Tengah 6, Azis Subekti. Ia menekankan pentingnya literasi bagi generasi muda agar memiliki daya kritis yang kuat. "Generasi muda harus menggalakkan budaya membaca karena daya kritis memerlukan literasi yang tinggi," kata Azis.

Lebih lanjut dikatakan bahwa seorang pemimpin juga dituntut memiliki keberanian serta kemampuan nyata dalam memecahkan permasalahan masyarakat. Menurutnya, mekanisme pengawasan hadir untuk menjamin pemilu yang jujur, adil, dan berkualitas sebagai solusi regulasi arah kepemimpinan.

Rangkaian kegiatan sosialisasi ditutup dengan penegasan dari para narasumber bahwa pengawasan pemilu merupakan kewajiban bersama seluruh elemen masyarakat demi kelancaran proses demokrasi. Para peserta diharapkan mampu membentuk kelompok minoritas kreatif yang menyebarkan kesadaran politik di lingkungan sekitar. Kolaborasi erat antara Bawaslu, DPR RI, dan masyarakat ini menjadi fondasi utama dalam menciptakan pemilu yang berintegritas dan sesuai harapan rakyat.