Masyarakat Tonggak Pengawas Pilkada
|
Purworejo - Ratusan perwakilan stakeholders dari berbagai unsur di Kabupaten Purworejo mengikuti Sosialisasi Pengawasan Pilkada 2020 yang diberikan langsung oleh Bawaslu RI. Anggota Bawaslu RI, Koordinator Divisi Hukum Fritz Erward Siregar, SH, LLM, Phd langsung bertatap muka berdiskusi dengan peserta, pada Kamis (28/11/2019), di Gedung PK-PRI.
Menurutnya, masyarakat merupakan tonggak utama dalam pengawasan Pilkada. “Masyarakat perlu mencermati pelanggaran di lingkungannya dan dapat melaporkan secara online atau datang langsung ke Bawaslu Purworejo,” katanya.
Fungsi pengawasan, lanjut Fritz bukan hanya tugas yang dilakukan personil Bawaslu. “Harapannya masyarakat juga harus berkomitmen bersama dalam menjaga proses dan berani menjadi pelapor. Sebagai penyelenggara, Bawaslu tentu memiliki fungsi pengawasan. Tetapi lebih daripada itu bapak ibu lah tonggak pengawasan kami” ungkap Fritz.
Sosialisasi kepada masyarakat Kabupaten Purworejo, katanya sebagai sasaran utama agar dapat membangun suasana demi terciptanya ketertiban dan keamanan selama Pilkada nanti. Selain itu Fritz mengajak peserta untuk memberanikan diri melaporkan pelanggaran yang terjadi di masyarakat.
Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah memberikan sambutan dalam sosialisasi tatap muka kepada kelompok sasaran.
Fritz membuka acara sekaligus memberikan materi terkait persiapan pelaksanaan Pilkada 2020. Kegiatan tersebut bertujuan untuk mencegah potensi pelanggaran pemilu secara massif.
Dalam sosialisasi Fritz mengatakan, masyarakat perlu berperan aktif untuk mencegah terjadinya pelanggaran. “Pelanggaran itu diantaranya politik uang, kampanye hitam, kampanye diluar jadwal, dan netralitas ASN,” katanya.
Menurutnya, ada hal yang perlu dikawal selama Pilkada 2020 nanti di media sosial. “Kebiasaan share konten di media sosial itu harus dilakukan kecermatan. Jangan asal sebar. Perlu dibaca dan diperhatikan apakah konten itu menimbulkan permasalahan atau tidak,” katanya.
Selama proses Pilkada terdapat beberapa hal yang harus disiapkan dengan baik. “Terdaftarnya pemilih saat pemutakhiran data. Kalau TPS nya tidak menyesuaikan data pemilih terbaru maka itu juga menjadi bagian dari penghilangan hak pilih,” kata Fritz.
Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, M Fajar SAKA, SH, MH mengatakan dalam menghadapi pilkada 2020 ada beberapa kegiatan yang bertujuan menggerakkan masyarakat untuk mengawasi. “Salah satunya melalui pembentukan desa pengawasan dan desa anti politik uang. Di setiap kabupaten minimal ada 6 desa/kelurahan yang di ajak untuk bergabung,” kata Fajar.
Fajar menjelaskan, pada pemilu dan Pilkada nanti dapat dipahami bahwa politik uang ini penyakit musiman. “Maka perlu sebuah gerakan untuk menolak politik uang,” kata Fajar.
Ketua Bawaslu Purworejo memberikan sambutan sosialisasi tatap muka yang diselenggarakan oleh Bawaslu RI
Ketua Bawaslu Kabupaten Purworejo Nur kholiq SH SThI MKn mengucapkan terimakasih kepada Bawaslu RI yang telah memberikan pengetahuan terkait pengawasan. Dipilihnya Kabupaten Purworejo kata Kholiq, merupakan sebuah kehormatan bagi keluarga besar Bawasu Kabupaten Purworejo. “Harapan saya, melalui sosialisasi ini ada sebuah kesadaran dari masyarakat untuk bisa membantu Bawaslu dalam melaporkan adanya pelanggaran,” kata Kholiq.
Humas Bawaslu Purworejo
