Warga Kaliurip, Tidak Ragu Menolak Politik Uang
|
Purworejo-Alunan suara angklung dari grup musik Gema Bambu Laras membuat ramai suasana Taman Wisata Curug Kaliurip, Desa Kaliurip, Kecamatan Kemiri. Menjelang siang, Minggu 13/10/2019 para pengunjung silih berdatangan menikmati taman wisata alam yang masih asri dan alami.
Masyarakat Desa Kaliurip mulai sadar terhadap potensi alam yang dapat dikembangkan sebagai tempat wisata lokal. Masyarakat setempat juga sadar untuk menjaga kelestarian alam serta kesenian tradisionalnya.
Dibalik kemuliaan masyarakat itu, ada sebuah iktikad baik yang mulai ditumbuhkan. Sejak enam bulan pasca dideklarasikan sebagai desa anti politik uang, kesadaran masyarakat menolak politik uang semakin kuat.
Kesadaran menolak politik uang dipertahankan dengan memberikan instrument penguatan nilai dan eksistensi desa anti politik uang. Instrumen itu dikemas dalam kegiatan Sosialisasi Pengawasan Pemilu dengan Media Kesenian Tradisional.
Kegiatan ini merupakan hasil kerjasama Bawaslu Purworejo dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Purworejo.
Ketua Bawaslu Purworejo Nur Kholiq SH SThI Mkn saat memberikan memberikan sambutan pada sosialisasi yang bekerjasama antara Bawaslu Purworejo dengan Dinkominfo Pemda Kabupaten Purworejo
Ketua Bawaslu Purworejo Nur Kholiq SH SThI Mkn mengatakan, Dinkominfo melalui kegiatan forum komunikasi media tradisional memberikan dukungan pada progam-progam pemerintah. “Tujuan kegiatan ini untuk melestarikan kesenian tradisional sebagai media sosialisasi,” kata Kholiq.
Kegiatan yang diselenggarakan di Curug wisata Kaliurip, kata Kholiq menampilkan kesenian angklung dari Desa Karangluas. “Kesenian ini kemudian didorong melalui lembaga FK mitra sebagai media sosialisasi yang bekerja sama dengan Bawaslu Purworejo,” katanya.
Semangat kegiatan seni tradisional ini lanjut Kholiq, didorong sebagai penguatan nilai dan eksistensi desa anti politik uang. “Harapannya akan semakin meningkatkan kesadaran masyarakat terkait arti pentingnya menolak politik uang,” jelas Kholiq.
Koordinator Divisi Hukum, Data, dan Informasi Rinto Hariyadi SSos saat memberikan sosialisasi tolak politik uang.
Koordinator Divisi Hukum, Data, dan Informasi Rinto Hariyadi SSos mengajak elemen masyarakat untuk menolak politik uang. Politik uang menurutnya, merupakan kejahatan demokrasi yang merusakan Pemerintahan Indonesia kedepan.
Menolak politik uang katanya, sebagai salah satu nilai yang terus diperjuangkan dalam sistem demokrasi. “Penguatan nilai desa anti politik uang dapat memberikan dampak positif kepada masyarakat desa-desa disekitarnya untuk menghilangkan politik uang sebagai kejahatan demokrasi,” kata Rinto.
Dijelaskan Rinto, bahwa dalam waktu dua bulan kedepan Bawaslu Purworejo akan membentuk lagi tiga kampung anti politik uang. “Setidaknya ada empat wilayah diharapkan bisa menjadi pelopor dan percontohan untuk menolak politik uang,” katanya.
Lurah Desa Kaliurip, Tri Yanto, meminta kepada warga Kaliurip untuk menindaklanjuti hasil penguatan nilai tolak politik uang yang telah dideklarasikan pada April kemarin. “Masyarakat Kaliurip sejak pendeklarasian terus berusaha menolak dan menghindari politik uang. Sehingga pada akhirnya masyarakat dapat secara mandiri memilih wakil rakyat yang amanah,” kata Tri Yanto.
Lebih lanjut dikatakan, Tri Yanto sebagian besar warganya sadar menolak politik uang. “Ada kesadaran pada diri sendiri yang merasa malu ketika sudah dideklarasikan tetapi tetap merima uang untuk jual beli suara,” katanya.
Sementara itu, pernyataan yang sama juga disampaikan oleh perangkat Desa Kaliurip Sugeng Riyadi. Sugeng menjelaskan setelah berlangsungnya deklarasi kesadaran masyarakat semakin kuat untuk menolak politik uang. Warga Desa Kaliurip mulai menghindari politik uang dalam memilih pemipin.
Selain itu, dampak positif yang dapat dinikmati adalah semakin bertambahnya pengunjung yang datang ke taman wisata. “Jumlah pengunjung juga semakin meningkat setelah dilakukan deklarasi desa anti politik uang kemarin,” katanya.
Humas Bawaslu Purworejo