Bawaslu Ajak Masyarakat Cegah Informasi Hoaks
|
PURWOREJO – Bawaslu Kabupaten Purworejo mengajak masyarakat untuk mencegah informasi berita bohong atau hoaks dan ujaran kebencian di Pemilu 2024. Hal tersebut diungkapkan Ketua Bawaslu Purworejo Purnomosidi, dalam kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif (soswatif) di Ballroom Hotel Sanjaya Inn Purworejo, Rabu (20/9/2023).
Bawaslu menyelenggarakan soswatif dengan mengambil tema Peran Media dan Ormas dalam Menyukseskan Pemilu 2024 Tanpa Hoaks dan Ujaran Kebencian. Kegiatan tersebut diikuti sebanyak 75 orang peserta dari perwakilan unsur media dan organisasi kemasyarakatan (ormas) di Kabupaten Purworejo.
Purnomosidi mengatakan, kegiatan tersebut bertujuan untuk mencegah penyebaran hoax dan ujaran kebencian dalam pemilu 2024. “Bawaslu juga meminta partisipatif masyarakat dalam pengawasan pemilu agar berjalan lancar,” katanya.
Sementara itu, Anggota Bawaslu Kabupaten Purworejo Widya Astuti mengatakan, Bawaslu akan mengoptimalkan pencegahan melalui berbagai cara. “Termasuk salah satunya melalui kegiatan soswatif saat ini. Yakni untuk mencegah penyebaran ujaran kebencian dan hoaks,” kata Widya saat menjadi narasumber.
Agung Purwandono, Trainer tersertifikasi Google News Initiative dari Yogyakarta menyampaikan materi pencegahan hoaks dan ujaran kebencian, Rabu (20/9/2023), di Ballroom Sanjaya Inn Hotel.
Dia mengatakan, pengawasan pemilu tidak hanya tugas Bawaslu. “Namun demikian semua elemen masyarakat dan stakeholders punya peran dalam mengawasi pemilu 2024,” katanya.
Narasumber lain, yakni seorang Trainer tersertifikasi Google News Initiative Agung Purwandono mengatakan, ketika menerima informasi yang belum jelas mohon untuk di saring terlebih dahulu. “Saring dulu informasinya sebelum di sebar luaskan,” kata Agung.
Menurut Agung, dalam mencegah informasi hoaks perlu sebuah perubahan paradigma. Yakni penanganan hoaks dari hilir ke hulu, mitigasi hoaks dari debunking ke prebunking, dan pengorganisasian dari structural ke kultural.
Menurut Agung, ada faktor resiko yang disebabkan oleh informasi hoaks pada pemilu 2024. “Yakni polarisasi yang masih tinggi, risiko politik identitas dan SARA,” katanya.
Dalam kegiatan tersebut Bawaslu juga melakukan kerjasama pengawasan partisipatif. Hal itu ditandai dengan penandatanganan notakesepahaman antara Bawaslu dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Ikatan Alumni PMII (IKA PMII), dan Korps Alumni HMI (KAHMI) di Kabupaten Purworejo.
HUMAS BAWASLU PURWOREJO
